free html hit counter

Ada UU Ormas, Generasi Muda NU Harap Tak Ada Lagi Kelompok Anti-Pancasila

BeritaBintang –  Ada UU Ormas, Generasi Muda NU Harap Tak Ada Lagi Kelompok Anti-Pancasila

Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang dinilai sebagai angin segar bagi teguhnya NKRI. Indonesia akan utuh jika ideologi anti-Pancasila dihilangkan dari bumi Indonesia.

“Pilihan untuk mengesahkan Perppu menjadi UU Ormas merupakan tindakan yang sangat tepat. Jangan sampai di Indonesia ini ada kelompok pembenci NKRI dengan ideologi anti-Pancasila,” kata Sekretaris Lakpesdam NU Kota Semarang, M Rikza Chamami, Rabu (25/10/2017).

UU Ormas secara spesifik akan menjaga kedaulatan negara sebagai simbol identitas nasional. Meski demokrasi dan kebebasan berkelompok harus dilindungi, soal ideologi negara tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi, akhir-akhir marak paham radikalis dan separatis. Dua paham ini menjadikan agama sebagai alat untuk melegitimasi gerakannya.

“Melihat potensi ancaman yang demikian, timbul gerakan yang ingin mengubah ideologi negara dengan simbol-simbol agama. Jadi, jika membiarkan kelompok anti-Pancasila yang akan mengganti dasar negara, sama dengan membiarkan Indonesia hancur,” tegas dosen UIN Walisongo Semarang itu.

[Baca Juga -“Soal Replik JPU, Pengacara Buni Yani: Isinya Mengulang Tanpa Dasar Hukum“]

Dia berharap semua pihak yang masih tidak setuju pengesahan UU Ormas untuk legowo dan tak memolitisasi keputusan DPR RI. “Apalagi mengaitkan bahwa keputusan itu sebagai rasa kebencian Pemerintah pada suatu agama. Itu sama sekali tidak benar” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober. Perppu disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat. Judi Poker.

Tujuh fraksi menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena dianggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.