free html hit counter

217 WNI Terlibat Kasus Terorisme di Luar Negeri

BeritaBintang –  Pihak Kementerian Luar Negeri membenarkan kabar adanya empat warga negara Indonesia yang dideportasi oleh Singapura terkait tindak terorisme. Mereka ditangkap oleh petugas Imigrasi Singapura di Woodsland saat dalam perjalanan dari Johor, Malaysia.

Keempatnya diduga akan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang dikuasai ISIS di Suriah lewat Singapura. Penangkapan mereka didasarkan pada jalur masuk ke Negeri Singa yang mencurigakan. Mereka masuk ke Singapura lewat kapal penyeberangan dari Batam dan langsung berangkat menuju Johor.

Setelah itu, mereka kembali menuju Singapura dari Johor beberapa jam kemudian. Kemlu merilis inisial keempat WNI itu yakni MM, US, MK, dan RS. Mereka berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Aparat Singapura telah bekerja sama dengan Polri guna menangani keempatnya.

“Mereka sudah dideportasi dan diserahterimakan kepada Polri di Batam pada Minggu 21 Februari. Dari Batam, mereka dipindahkan ke Jakarta setelah dilakukan wawancara selama beberapa jam. Salah satu orang diketahui pernah ke Suriah sebelumnya,” demikian isi rilis yang diterima BintangBoLa , Rabu (24/2/2016).

Dengan demikian hingga hari ini jumlah WNI yang ditangkap dan atau dideportasi karena terlibat dengan aktivitas terorisme mencapai 217 WNI dengan rincian:

1. Turki: 200 WNI (semua sudah dideportasi).

2. Korea Selatan: 5 WNI (3 tidak terbukti dan bebas).

3. Malaysia: 3 WNI.

4. Arab Saudi: 2 WNI .

5. Jepang: 2 WNI (tidak terbukti).

6. Sudan: 1 WNI (tidak terbukti).

7. Singapura: 4 WNI.

WNI yang ditangkap di Malaysia sempat ditangkap namun dibebaskan karena kurang bukti untuk disidangkan. Sedangkan kasus di Korea Selatan sudah disidangkan dan tidak terbukti sehingga dideportasi. Sementara lainnya terus disidangkan.

Semua WNI yang tidak terbukti terlibat sudah dideportasi oleh negara-negara tersebut. Khusus untuk kasus di Korea Selatan, dua orang lagi masih proses persidangan lebih lanjut. Negeri Ginseng tidak mempunyai UU Antiterorisme sehingga penangkapan awal menggunakan UU Imigrasi.