free html hit counter

1,5 Tahun KPK Tak Kunjung Selesaikan Mega Korupsi e-KTP Rp 6 Triliun, Tanya Kenapa?

BeritaBintang – Hampir satu setengah tahun setelah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung berhasil merampungkan penyidikan kasus senilai Rp 6 triliun itu.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengakui pihaknya belum bisa memastikan berkas tersebut rampung dan dilimpahkan ke tahap penuntutan (P21).

“Kalau e-KTP kami harus cek fisik. Hari ini sama sepekan dua pekan akan dilakukan cek fisik untuk menghitung secara lengkap final kerugian negara,” kata Johan di kantornya, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Kasus e-KTP sejatinya adalah satu dari 36 kasus yang dikebut para pimpinan dimulai awal tahun ini.12

Para pimpinan KPK bertekad menyelesaikan 36 kasus tersebut agar berkasnya segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Sekarang ini yang masih belum tinggal beberapa perkara saja. Seperti misalnya e-KTP belum selesai. Sementara yang lain udah banyak yang selesai” kata Johan.

Sebelumnya, KPK Hanya menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

Nilai proyek tersebut mencapai Rp6 triliun dan diperkirakan kerugian negara sebesar Rp1,12 triliun. Hingga kini, KPK belum menahan Sugiharto.